Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.

“Ruang untuk bergerak (perpanjang periode pertama) sama sekali tidak ada. Tapi kalau ada usulan permudah formulir, kami akan lakukan, ” kata Sri Mulyani saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indah Kurnia dalam rapat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2016.

Menurutnya,  perlu amandemen Undang-Undang Pengampunan Pajak apabila periode ini ingin diperpanjang. Sebab, Undang-Undang mengatur secara lugas masa tax amnesty dan besaran tarif tebusannya. “Sangat eksplisit di aturan tersebut timing-nya, ” kata dia. (Baca: DPR Minta Pemerintah Konsultasi bila Terbitkan Perpu Tax Amnesty).

Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak, tarif tebusan tax amnesty meningkat sesuai periode pelaksanan. Ada tiga periode waktu yaitu Juli – September 2016, Oktober – Desember 2016, dan Januari – Maret …

Selengkapnya : Tak Perpanjang Tax Amnesty, Menkeu Janji Permudah Isi Formulir