JAKARTA – Berkaca dari pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 lalu penegakan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral, pemberian sanksi dinilai lamban.

Pasalnya, seringkali pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini kepala daerah tidak juga melakukan eksekusi sanksi sebagaimana yang diatur.

Read More