Sembilan Poin Penting yang Disepakati Badan Legislasi dalam RUU Migas

This item was filled under [ Info bisnis ]

Sidang Tahunan DPR 2018

Sebanyak 10 fraksi di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (migas). Ada sembilan poin penting dalam aturan ini, salah satu yang krusial mengenai posisi badan usaha khusus migas.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan dengan persetujuan 10 fraksi maka harmonisasi RUU Migas berlanjut ke tingkat berikutnya. Kesepuluh fraksi tersebut yaitu PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Demokrat, PKS, Nasdem, Gerindra, PAN, Hanura, dan PKB. “Dengan demikian selesailah pendapat mini fraksi, ” kata Supratman di DPR, Jakarta, Senin (10/9).

(Baca juga: Arcandra Lihat Empat Tantangan Revisi UU Migas).

Dalam draf tersebut, badan usaha khusus migas yang tertuang dalam Pasal 1 dan 43 sampai 47 disinkronkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara (BUMN). Status dan organisasi, misalnya, akan mengikuti ketentuan BUMN. Namun kekhususan badan usaha migas yang tidak bertentangan dengan UU BUMN tetap dipertahankan seperti penetuan direktur utama yang perlu konsultasi dengan …

Selengkapnya : Sembilan Poin Penting yang Disepakati Badan Legislasi dalam RUU Migas