Restu Merger dan Akuisisi Lewat KPPU Bisa Cegah Praktik Monopoli

This item was filled under [ Info bisnis ]

KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meloloskan pasal yang memberikan kewenangannya dalam proses persetujuan merger dan akuisisi besar. Pasal tentang itu disebut-sebut ada dalam draf Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf menjelaskan, persetujuan KPPU penting untuk mencegah praktik monopoli pada satu sektor usaha tertentu. Sebab, persetujuan KPPU selama ini dilakukan setelah merger atau akuisisi terlaksana.

“Dengan adanya pra-notifikasi maka akan memberikan kepastian hukum terhadap investor kita sendiri, ” ujar Syarkawi dalam konferensi pers di Kantor KPPU, Jakarta, Senin (24/10). (Baca juga: KPPU Periksa Praktik Monopoli Gas di Sumatera Utara)

Seperti diketahui, revisi UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tengah dibahas di badan legislatif DPR. Jika pasal yang disebut Syarkawi lolos, maka perusahaan besar dengan omset di atas Rp 5 triliun dan aset sebesar Rp 2, 5 triliun …

Selengkapnya : Restu Merger dan Akuisisi Lewat KPPU Bisa Cegah Praktik Monopoli