OJK Diminta Keluarkan Surat Edaran Transaksi Kredit

This item was filled under [ Info bisnis ]

OJK KATADATA|Donang Wahyu

KATADATA – Tahun ini pemerintah gencar memperluas basis pajak, terutama dari wajib pajak perorangan. Satu di antaranya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2016 pada 22 Maret lalu.

Isinya mengatur rincian jenis data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Salah satunya menyangkut kewajiban bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit melaporkan setiap bulan data transaksi nasabahnya. Agar kebijakan ini terlaksana, Bambang meminta Otoritas Jasa Keuangan segera mengeluarkan surat edaran agar perbankan memahami kebijakan tersebut.

Menurutnya, aturan ini seharusnya bisa diterima dengan baik oleh bank. Sebab data yang diminta hanya untuk menyesuaikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Melalui penyesuaian transaksi kartu kredit, data wajib pajak bisa diverifikasi. Karena untuk membuka rekening nasabah di bank, birokrasinya masih cukup panjang. (Baca: Diincar Pajak, 22 Bank Wajib Setor Data Transaksi Kartu Kredit).

“Yang paling penting data itu diperlukan untuk profiling wajib pajak pribadi. Kami tidak punya akses ke rekening simpanan bank karena (terbatas oleh) Undang-Undang Perbankan. …

Selengkapnya : OJK Diminta Keluarkan Surat Edaran Transaksi Kredit