Kontraktor Migas Minta Pemerintah Bikin Aturan Pajak Gross Split

This item was filled under [ Info bisnis ]

Sumur Minyak

Pelaku industri migas meminta agar pemerintah menerbitkan aturan perpajakan dalam pelaksanaan skema kontrak gross split. Aturan ini dianggap bisa memberi kepastian mengenai pajak apa saja yang harus ditanggung dan dibayarkan kontraktor migas dengan menggunakan skema tersebut.

Joint Venture and PGPA Manager Ephindo Energy Private Ltd. Moshe Rizal Husin mengatakan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 8 tahun 2017 tentang gross split, tidak menjelaskan secara spresifik mengenai pajak. Padahal investor perlu mendapat kepastian dalam pelaksanaan skema ini.

(Baca: Aturan Terbit, Kontrak Baru Migas Pakai Skema Gross Split)

Atas dasar itulah kontraktor menganggap penting adanya aturan khusus mengenai perpajakan. “Perlu dikeluarkan peraturan pemerintah baru khusus gross split, agar ada kepastian dan kami tidak menerka-nerka, ” kata dia kepada Katadata, Rabu (12/4).

Menurut Moshe, pada prinsipnya kontraktor migas  domestik tidak menolak adanya skema gross split yang menjadi skema kontrak …

Selengkapnya : Kontraktor Migas Minta Pemerintah Bikin Aturan Pajak Gross Split