Freeport Ancam Arbitrase, Luhut: Masa Kita Diatur

This item was filled under [ Info bisnis ]

Luhut

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan menghadapi ancaman PT Freeport Indonesia yang akan membawa masalah perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke Badan Arbitrase Internasional. Dia menekankan Freeport harus tunduk pada aturan Indonesia

“Kalau tidak mau berubah (jadi IUPK) ya sudah. Masa kita (Indonesia) diatur, ” ujar Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/2).

Luhut menjelaskan Freeport sudah sekitar 50 tahun beroperasi di Indonesia. Mereka seharusnya menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Faktanya Freeport belum bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. (Baca: Upaya Lobi Bos Besar Freeport yang Berujung Ancaman Arbitrase)

Hingga saat ini Freeport belum menjalankan kewajibannya seperti membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk hasil tambangnya. Kemudian kewajiban divestasi sahamnya sebesar 51 persen untuk dalam negeri dan perubahan status KK menjadi IUPK.

Padahal kewajiban ini telah diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara Tahun …

Selengkapnya : Freeport Ancam Arbitrase, Luhut: Masa Kita Diatur