Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax Amnesty

This item was filled under [ Info bisnis ]

tax amnesty

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi mengatakan sudah mengeluarkan aturan terkait persoalan yang terjadi setelah pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Nomor 11 Tahun 2016.

Menurut Ken, di sana akan menjelaskan sejumlah hal teknis yang menjadi kebingungan publik. Misalnya, terkait pensiunan yang harus membayar tebusan, atau harta berupa rumah yang belum sempat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Saat ini, kata Ken, animo masyarakat tentang tax amnesty sangat besar. Oleh sebab itu, instansinya mengatasi dengan regulasi teknis baru. Aturan ini juga menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. (Baca: Jokowi Minta Sri Mulyani Jawab Keresahan soal Tax Amnesty).

“Pokoknya untuk pensiunan, misalnya, atau orang yang penghasilannya dari satu sumber (bisa mengacu aturan tersebut), ” kata Ken di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016. (Baca: Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Tambahan Pelaksanaan Tax Amnesty