Dishub DKI Minta “Dukungan” LKPP soal Tender Proyek ERP Jakarta

This item was filled under [ Info bisnis ]

Pajak Kendaraan

Proses tender pengadaan sistem jalan berbayar elektronik (Electronic Road Pricing/ERP) yang sedang berjalan, terancam dibatalkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2016, yang menjadi acuan syarat dan ketentuan tender ini.

Sementara Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta masih tetap berharap proses tender sekarang bisa terus berjalan dengan. Pada 23 Desember 2016 lalu Dishub menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam surat yang salinannya didapat Katadata ini, Dishub DKI seolah meminta dukungan LKPP terkait tender tersebut.

(Baca: Aturan Belum Diubah, Tender Proyek ERP Jakarta Terus Berlanjut)

Dalam surat ini, Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah meminta arahan dari LKPP terkait pemilihan teknologi DSRC dalam tender penyelenggaraan sistem ERP ini dapat dikategorikan sebagai monopoli. Ini terkait pernyataan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyebut tender ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha …

Selengkapnya : Dishub DKI Minta “Dukungan” LKPP soal Tender Proyek ERP Jakarta