Data Tax Amnesty Tak Bisa Digunakan untuk Kasus Pidana

This item was filled under [ Info bisnis ]

Bambang Brodjonegoro

Pemerintah akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang akan ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Salah satu jaminan hukum yang akan diberikan adalah kerahasiaan data hasil kekayaan dan asset yang dimilikinya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan salah satu elemen penting agar tax amnesty bisa berhasil adalah adanya kepastian hukum bagi calon pesertanya. Kepastian hukum ini tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Perlu ada aturan turunannya agar tidak menimbulkan keraguan.

Hal yang paling utama dalam kepastian hukum ini adalah menyangkut kerahasiaan data para peserta. Nantinya data ini tidak bisa dijadikan sebagai bukti permulaan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan suatu kasus hukum. “Siapapun yang membocorkan data tersebut, justru akan dikenai tindak pidana, � kata Bambang usai rapat terbatas (ratas) membahas tax amnesty di Kantor Presiden, Jakarta (25/4). (Baca: Gubernur BI Ungkap Lima Kunci Sukses Tax amnesty kepada DPR)

Meski demikian, kata Bambang, bukan berarti hal ini …

Selengkapnya : Data Tax Amnesty Tak Bisa Digunakan untuk Kasus Pidana